Reses Tahap II Dapil 8, Anggota DPRD Serap Aspirasi Masyarakat Mura Dan Muratara

Intinews | Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 8 yang meliputi Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara, kembali melakukan reses tahap II di wilayah Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Senin (18/07/2022).

Reses tahap II kali ini diikuti 6 anggota DPRD Provinsi Sumsel diantaranya, H. Toyeb Rakembang selaku koordinator reses dari fraksi (PAN), H. A Gani Subit, fraksi (Demokrat), H. Solehan Ismail, fraksi (Grindra), H. Subhan, fraksi (PKS), H. Novian Fauzi, fraksi (NasDem) dan Hj. Rita Suryani dari fraksi (PDI) sedangkan anggota DPRD satunya melakukan reses perorangan.

Kegiatan reses anggota DPRD Provinsi yang dilaksanakan dari tanggal 11 hingga 18 juli 2022 ini bertujuan menjaring aspirasi masyarakat agar usulan pembangunan lebih optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan yang lebih baik.

“Mulai dari infrastruktur, listrik, UMKM dan pendidikan boleh disampaikan, jadi nanti kita akan membawanya pada sidang paripurna untuk ditindak lanjuti,” ungkap Alumni HMI itu.

Sealin itu H. Toyeb Rekembang mengatakan, bahwa reses ini merupakan ajang silaturahmi kepada masyarakat yang juga merupakan tugas konstitusional, mendengar infomasi dan menyerap aspirasi.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD Provinsi Sumsel H M. Subhan menerangkan pertanyaan masyarakat mengenai turunnya harga TBS Sawit ada beberapa faktor, termasuk covid -19 dan di tutupnya expor hingga adanya pungutan liar yang tidak bertanggung jawab.

“Kita mewakili masyarakat dari komisi 2 DPRD Provinsi Sumsel telah melakukan knker ke DPR RI untuk menyelamatkan harga TBS sawit,” ucapnya.

Sementara, Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil 8 Solehan Ismail mengatakan kegiatan reses guna mendengar aspirasi masyarakat langsung, namun dari sekian banyak aspirasi yang diterima, lebih menonjol ke infrastruktur dan pendidikan.

“Saya menyimak dari aspirasi yang ada masyarakat meminta pembangunan pagar sekolah dan MCK, semua dapat kita bantu namun ada jenjang. Sebab kewenangan kita adalah SMA dan SMK saja. Namun tidak menutup kemungkinan nantinya akan kita perintahkan dinas terkait kabupaten untuk menindak lanjuti,” ungkap Solehan.

Selanjutnya, Angga Siska Pratama Perwakikan Dari Desa Darma Sakti menyampaikan beberapa aspirasinya pada reses kedua DPRD Provinsi Sumsel.

“Seperti jalur penghubung masyarakat sudah mulai rusak, kemudian mengenai permasalahan hasil perkebunan kurang stabil tidak sesuai dengan harga pupuk, seharusnya kalau harga hasil perkebunan turun pupuk juga harus turun. Agar masyarakat tidak menjerit,” jelasnya.(vie/**)