Intinews | Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan inflasi pada Juni 2025 sebesar 0,08% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,35% (mtm).
Secara tahunan, inflasi Sumsel juga menunjukkan tren peningkatan menjadi 2,44% (yoy) dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,33% (yoy), tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%. Perkembangan tersebut juga sejalan dengan inflasi nasional yang juga meningkat menjadi sebesar 1,87% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1,60% (yoy).
Kenaikan inflasi pada bulan laporan terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas strategis, antara lain beras, daging ayam ras, emas perhiasan, cabai rawit, dan telur ayam ras dengan andil (mtm) pada setiap komoditas secara berturut-turut adalah sebesar 0,08% (mtm), 0,06% (mtm), 0,05% (mtm), 0,03% (mtm), dan 0,03% (mtm).
Peningkatan harga beras disebabkan oleh berkurangnya pasokan seiring dimulainya periode musim tanam, yang berdampak pada menurunnya ketersediaan beras di pasar.
Namun demikian, panen raya padi yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2025 diharapkan dapat kembali menyeimbangkan pasokan dan meredakan tekanan harga.
Sementara itu, harga daging ayam ras mengalami kenaikan yang didorong oleh tingginya permintaan konsumsi masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga, kegiatan sosial, maupun acara kebersamaan, di tengah tekanan dari kenaikan harga pakan ternak dan Harga Pokok Produksi (HPP) ayam hidup (livebird).
Harga emas perhiasan juga meningkat seiring dengan ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan pelemahan nilai tukar dolar AS, yang turut mendorong kenaikan harga emas global.
Adapun kenaikan harga cabai rawit dipicu oleh permintaan yang meningkat di tengah kendala distribusi akibat cuaca yang kurang bersahabat, sementara harga telur ayam ras turut naik karena tingginya permintaan masyarakat serta kenaikan biaya produksi akibat harga pakan ternak yang lebih tinggi.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berkoordinasi dalam mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K: ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, seperti penyelenggaraan operasi pasar murah di berbagai wilayah, guna menjaga daya beli masyarakat serta memastikan pasokan pangan yang memadai. Selain itu, dalam mendukung ketahanan pasokan, TPID bersama Bank Indonesia mulai menjajaki potensi kerjasama antar daerah (KAD) untuk beberapa komoditas utama penyumbang inflasi seperti beras, bawang merah, dan cabai dengan kab. Subang, kab. Karawang, serta Prov. Sumatera Barat.
Selain itu, program capacity building budidaya cabai rawit dan bawang merah turut dilaksanakan melalui program GSMP Menyapa Lingkungan Desa (GSMP Menyala) kepada 68 dasawisma yang melibatkan 1.020 rumah tangga dan 17 Kelompok Wanita Tani (KWT), serta GSMP Panti Sosial yang melibatkan 10 panti sosial di Sumatera Selatan.
Distribusi komoditas yang lebih lancar turut didukung oleh subsidi biaya angkut dari Bank Indonesia, BUMN, BUMD, sektor swasta, perbankan, dan instansi terkait lainnya. Seluruh upaya ini diperkuat dengan komunikasi yang efektif antar pemangku kebijakan melalui capacity building hingga publikasi informasi melalui siaran pers untuk memastikan kebijakan yang diambil berjalan secara sinergis dan responsif.
Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui kolaborasi strategis, termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Langkah ini diharapkan mampu menjaga inflasi tetap dalam kisaran yang ditetapkan, sekaligus mendorong ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (**/vv)
