Intinews | Bank Indonesia (BI) bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat transformasi digital transaksi pemerintah daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Capacity Building dan Rapat Koordinasi Pengisian Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester II Tahun 2025 yang digelar di The Alts Hotel Palembang, Selasa (20/1/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan daerah dalam penyusunan Survei IETPD, sebagai instrumen strategis untuk mendorong percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di wilayah Sumatera Selatan.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, M. Aries Permadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kinerja TP2DD Sumsel yang dinilai konsisten mendorong digitalisasi transaksi daerah.
“TP2DD Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih predikat TP2DD Terbaik I Provinsi di Wilayah Sumatera pada Championship TP2DD Tahun 2025. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperluas elektronifikasi transaksi secara berkelanjutan,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan masih terdapat ruang penguatan, khususnya pada aspek proses dan output implementasi ETPD.
“Ke depan, TP2DD di setiap daerah perlu semakin proaktif memperkuat koordinasi lintas instansi, meningkatkan kualitas capacity building, serta memastikan penatausahaan dan dokumentasi kegiatan dilakukan secara tertib dan berkelanjutan,” tambahnya.
IETPD sendiri merupakan indikator yang mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam mendorong elektronifikasi transaksi melalui tiga aspek utama, yakni implementasi, realisasi, dan lingkungan strategis. Survei ini diisi secara berkala setiap semester oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
Berdasarkan hasil IETPD Semester I Tahun 2025, Provinsi Sumatera Selatan bersama 17 kabupaten/kota telah berada pada level digital, yang merupakan level tertinggi dalam pengukuran IETPD secara nasional.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari kementerian teknis, antara lain Analis Keuangan Negara Ahli Muda Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Radityo Putumayor, serta Analis SDM Aparatur Ahli Muda Pusdatin Kementerian Dalam Negeri, Ochtavian R. Pelealu.
Turut hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr. H. Achmad Rizwan, S.STP, MM, perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, TP2DD kabupaten/kota se-Sumsel, serta Bank Sumsel Babel.
Dalam sesi capacity building, peserta mendapatkan penguatan teknis terkait pemanfaatan diagnostic tools untuk mengidentifikasi capaian serta area perbaikan implementasi ETPD. Selain itu, dilakukan pendalaman penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) guna meningkatkan kualitas pelaporan dan konsistensi data keuangan daerah.
Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah optimalisasi pengisian Survei IETPD Semester II Tahun 2025 yang diharapkan dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai kondisi riil di daerah.
Bank Indonesia juga mendorong percepatan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai instrumen pembayaran non-tunai yang dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diarahkan untuk mulai mempersiapkan dokumen Championship TP2DD Tahun 2026, sekaligus memfinalisasi penyusunan Roadmap TP2DD Tahun 2026–2030 sebagai pedoman kebijakan dan implementasi ETPD ke depan.
Sinergi yang semakin kuat antar pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat transformasi digital transaksi pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di Provinsi Sumatera Selatan secara berkelanjutan. (vv)
