Antrian Panjang Di SPBU, DPRD Sumsel Lakukan Rapat Dengar Pendapat

Intinews | Efek domino yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM tak pelak menyulut keresahan masyarakat. Sepanjang bulan September saja, sejak diumumkannya kenaikan BBM oleh pemerintah, DPRD Sumsel telah menerima beberapa kali unjuk rasa dari berbagai kalangan masyakat.

Namun kenaikan bbm ini tidak sejalan dengan ketersediaan kebutuhan BBM masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah kendaraan yang harus mengantri panjang disetiap SPBU.

Untuk itu DPRD Provinsi Sumsel memanggil pihak terkait yaitu Pertamina, ESDM, BPH Migas dan Hiswana Migas di ruang Banggar, Senin (3/10)

“Kami memperhatikan kondisi di banyak SPBU saat ini, banyak terjadi antrian sangat Panjang”, ungkap Hj.R.A.Anita Noeringhati, Ketua DPRD Sumsel.

” Karena itu kami selaku wakil dari masyarakat, sangat perlu untuk mengetahui kendala dan penyebab mengapa hal ini sampai terjadi,” ujar Anita tegas.

Anita mengatakan harus ada ketegasan dari pertamina mana mobil yang harus diberi subsidi, mana tidak boleh disubsidi. Kasian masyarakat terutama driver online mau cari uang ngantri panjang, lewat banyak orderan.

“Saya minta segera lakukan solusi cepat untuk mengatasi antrian panjang, menambah nozzle di SPBU dan menambah kuotadi Sumsel,” tegas Anita.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sempat diwarnai kekesalan legislatif bahwa tidak ada koordinasi dari pihak terkait dengan pihak legislatif. Namun telah melakukan koordinasi pihak eksekutif dan forkopimda lainnya.

“Kami merasa dianggap tidak penting oleh Pertamina, DPRD ini tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya, yang didemo kami, yang dimaki kami, tapi kami tidak pernah diberi penjelasan soal ini” ujar Hasbi Asadiki dari komisi IV.

Hal senada diungkapkan ketua Komisi IV, Ir Holda M.Si. mengingatkan bahwa Sumsel adalah lumbung energi tapi tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Buktinya kuota terbatas, bahkan kecil dan masyarakat dibuat antri panjang.

“Sumsel ini sumber energi, minyaknya dikeruk dari tanah Sumsel, tapi mengapa kita bisa kekurangan?”, tambah Holda, Politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu GM PT Pertamina Patra Niaga MOR II Sumbagsel Aji Anom Purwasakti mengaku antrian panjang ini adalah dampak kenaikan BBM. Jika selama ini beli non subsidi karena gap harga yang jauh jadinya beralih ke subsidi. “Sementara tidak ada larangan, begitu juga banyak beli buat jual lagi (eceran) dan konsumen industri beli subsidi,” ungkapnya.

Iapun meminta maaf kepada wakil rakyat yang selama ini belum ada komunikasi dan selanjutkan akan berkoordinasi instens untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Jangka pendek kami akan minta usulan tambahan kuota, bersama Kadis Esdm Sumsel dan BPH Migas. Kedua remaping SPBU nozzle SPBU akan menambah jalur dan sosialisasi kepada masyarakat agar subsidi tepat,” ungkapnya.

Ditempat yang sama Kadis ESDM Sumsel Hendriyansah mengakui akibat dari kenaikan BBM mengancam ketersedian kuota bahan bakar jenis tertentu (solar) dan bahan bakar khusus penugasan (pertalite). Dimana, kuota Sumsel berdasarkan keputusan BPH Migas 566.562 (solar) dan 704.152 (pertalite).

“Kuotanya sudah sangat berkurang, diperkirakan pertengahan oktober habis. Kita sudah koordinasi pertamina, minyaknya ada secara material tapi karena penyaluran berdasarkan kuota jadi ini akan kita usulkan tambahan,” tuturnya. (sil/adv)