Intinews | Berdasarkan rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juli 2023 mengalami inflasi sebesar 0,29% (mtm), melandai dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,39% (mtm). Inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,71% (mtm) dan andil inflasi 0,22% (mtm).
Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, realisasi inflasi gabungan 2 Kota IHK Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 2,38% (yoy). Realisasi inflasi Sumatera Selatan ini berada di bawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,08% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Ricky P Gozali, menjelaskana, Inflasi pada bulan laporan utamanya disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 0,71% (mtm) dan andil inflasi 0,22% (mtm). Faktor utama pendorong inflasi pada kelompok ini adalah peningkatan harga daging ayam ras dan cabai merah dengan andil masing-masing sebesar 0,078% (mtm) dan 0,072% (mtm).
Peningkatan harga daging ayam ras sejalan dengan kenaikan harga pakan ternak, sementara kenaikan harga cabai merah dan tomat disebabkan oleh penurunan pasokan akibat cuaca yang esktrem. Selain komoditas cabai merah, cuaca ekstrem pada periode laporan juga turut mendorong inflasi pada komoditas tomat dengan andil sebesar 0,025% (mtm). Selain itu, inflasi pada kelompok makanan juga didorong oleh kenaikan harga bawang putih dengan andil 0,024% (mtm).
“Tekanan inflasi pada komoditas bawang putih diakibatkan oleh keterbatasan pasokan sebagai akibat dari realisasi impor yang belum optimal. Inflasi pada bulan Juli juga disumbang oleh kenaikan tarif angkutan udara dengan andil sebesar 0,038% (mtm) sebagai dampak dari periode libur sekolah yang masih berlangsung”, jelasnya, Kamis (3/7/2023) pada keterangan rilisnya.
Lanjut, terjaganya inflasi Sumatera Selatan pada rentang target 3,0±1% (yoy) ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Hal ini salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan guna menjaga keterjangkauan harga pangan di masyarakat.
Selain itu, penanganan inflasi juga dilakukan melalui penyelenggaraan rutin inspeksi mendadak (sidak) pasar serta perluasan penanaman komoditas bawang merah di daerah sentra. Bank Indonesia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang mendukung UMKM pangan strategis diantaranya melalui pemberian alat dan mesin pertanian serta bantuan bibit. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan upaya mengurangi potensi kenaikan harga produk pertanian di masa depan.
Inflasi Sumatera Selatan pada Juli 2023 yang cenderung lebih rendah dari bulan sebelumnya turut dikonfirmasi oleh hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang juga menunjukkan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada Juli 2023 yang lebih rendah dari bulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan melalui Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan Juli 2023 tercatat masing-masing sebesar 116,4; 127,8; dan 122,1.
Meskipun demikian, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi masih tercatat optimis ditunjukkan dari angka indeks yang lebih besar dari 100. Terjaganya optimisme masyarakat pada Juli 2023 mengindikasikan keyakinan masyarakat bahwa kondisi perekonomian pada 6 bulan ke depan akan tetap kuat, baik dari aspek kegiatan usaha, peningkatan penghasilan, maupun ketersediaan lapangan kerja.
Sebagai upaya yang berkesinambungan guna memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 24-25 Juli 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%.
Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya, salah satunya terkait koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) yang terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia tersebut terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi Bank Indonesia dengan Kementerian/Lembaga nasional dan internasional juga terus diperkuat, khususnya untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 melalui jalur keuangan. (v/**)
