Intinews | Direktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Palembang Muhamad Taswin, SSi, Apt, MM, MKes, mengusulkan pembangunan tower atau asrama mahasiswa di Jalan Darmapala, Bukit Besar, Palembang.
“Saya sudah usulkan melalui jalur Menteri Kesehatan dan sudah masuk dalam aplikasi, tapi jatahnya cuma 10 sementara yang mengusulkan 38 Poltekkes. Selain itu, Poltekkes Palembang tidak menjadi prioritas,” ujar Taswin.
Usulan itu disampaikan Taswin kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel 1 saat melaksanakan Reses Tahap III/2023 di Poltekkes Palembang, Selasa (18/10/2023).
“Kami berharap rencana pembangunan Rusunawa itu dapat diperjuangkan melalui jalur lain, yakni melalui DPRD Sumsel,” katanya.
Selain itu, keberadaan Poltekkes Palembang masih belum begitu dikenal masyarakat. Poltekkes Palembang adalah suatu perguruan tinggi milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang berada pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang sudah berdiri sejak 22 tahun yang lalu tepatnya pada 16 April 2001.
Selama dua dekade tersebut, Poltekkes Palembang telah meluluskan lulusan yang cukup guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Sumsel dan nasional. Terutama memenuhi 6 dari 7 tenaga kesehatan yang dibutuhkan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ataupun di pelayanan kesehatan lainnya.
Koordinator Reses Tahap III/2023 DPRD Sumsel Dapil Sumsel 1 Dr Hj R A Anita Noeringhati, SH, MH, mengatakan, keberadaan Poltekkes Palembang sangat penting dan harus didukung. Pasalnya, apa yang disumbangkan Poltekkes Palembang untuk Sumsel sudah sangat banyak.
Selain itu, DPRD Sumsel akan mengawal pembangunan asrama mahasiswa di Jalan Darmapala, Palembang.
“Kami dari DPRD Sumsel akan mengawal langsung Poltekkes Palembang agar rencana pembangunan asrama mahasiswa dapat dilakukan oleh Kementerian PUPR,” ujar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD Sumsel itu.
DPRD Sumsel, kata Anita, mendukung program satu desa satu perawat maupun satu desa satu surveillance atau pengawasan untuk mendeteksi penyakit menular.
“Kebijakan ini harusnya dari pusat agar bisa kita teruskan, kalau perlu akan kita bentuk dengan peraturan daerah (Perda),” ucapnya.
Reses yang berlangsung pada 15-21 Oktober 2023 juga dilakukan Anggota DPRD Sumsel Dapil 1 lainnya. Yakni, Ir H Yudha Rinaldi (PDI Perjuangan), Prima Salam, SH, MH (Partai Gerindra), H Chairul S Matdiah, SH, MHKes (Partai Demokrat), H Mgs Syaiful Padli, ST, MM (PKS) dan H Kartak, SAS, SE (PKB).
