Intinews | Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Komjen Pol (Purn.) Drs. Firli Bahuri, M.Si terus mengajak seluruh daerah melalui seluruh kepala daerah untuk membangun suatu budaya anti korupsi.
Firli memuji langkah serius yang dilakukan Pemprov Sumsel dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut. Dimana, berdasarkan rekam jejak yang terdapat di Monitoring Centre for Prevention (MCP), upaya pencegahan yang dilakukan Pemprov Sumsel mencapai 78,5 persen.
Hal tersebut disampaikan langsung dalam pembukaan rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi 2022 bersama KPK RI yang digelar di Griya Agung Palembang, Kamis (19/5/2022).
“Rekam jejak itu tidak bisa kita bantah. Upaya Pemprov Sumsel dalam mencegah terjadinya korupsi sebesar 78,5 persen. Angka itu tentu lebih tinggi dari target yang hanya sebesar 70 persen. Keseriusan Sumsel dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi ini tentu kita apresiasi,” kata Firli dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Sumsel Tahun 2022.
“KPK akan terus memberikan perhatian kepada seluruh daerah, supaya kita bisa membangun suatu budaya anti korupsi,” ujar Firli.
Melalui kegiatan tersebut, lanjut Firli, dirinya sengaja ingin mendengarkan pendapat dan aspirasi dari seluruh Pemerintah Daerah guna menghentikan setiap praktek-praktek korupsi.
Selain itu, Firli juga mengajak semuanya untuk bersama sama merapatkan barisan guna menyatukan visi misi dan tindakan dalam pencegahan korupsi. “Kita bangun sistem dan kita hilangkan sistem yang ramah terhadap korupsi itu sendiri. Sehingga bisa memberikan andil besar bagi rakyat,” tegasnya.
Sebelumnya, Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Sumsel Tahun 2022 tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru.
Rakor tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana rencana aksi yang telah dilakukan serta progres yang telah dicapai.
“Kita berharap, hal ini dapat menyatukan langkah mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi khususnya di Sumsel,” kata Herman Deru.
Sementara itu, Walikota Palembang, H. Harnojoyo menyampaikan dukungan terhadap setiap upaya KPK RI dalam membangun budaya anti korupsi itu sendiri.
“Budaya korupsi ini harus kita tinggalkan, sengaja ataupun tidak sengaja. Bila kita melakukan tindakan korupsi, pastinya kita akan mencederai nama Palembang yang kita sayangi ini’, ungkapnya.
Rapat tersebut dihadiri juga oleh Irjen Kemendagri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP RI, Edi Mulia, PLT. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Brigjen. Pol. Yudhiawan, Kasatgas Lampung, Sumsel, dan Kepulauan Babel, Andy Purwana, PIC KPK Wilayah Sumsel, Alfi Rachman Waluyo, Kapolda Sumsel, Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto, MH., PLT. Kajati Sumsel Muhammad Naim, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, H.R.M. Zaini, serta sejumlah Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.(vv/**)
