Intinews | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatera Selatan di Wyndham Opi Hotel Palembang, Senin (24/2/2026).
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono, para kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota TPID dan TP2DD se-Sumsel.
Secara umum, inflasi Sumatera Selatan masih terkendali. Pada Januari 2026, inflasi tercatat sebesar 3,33 persen (year on year), tetap berada dalam kisaran target nasional. Meski demikian, periode Ramadan dan Idulfitri 1447 H secara historis berpotensi mendorong kenaikan inflasi bulanan, terutama dari kelompok volatile food dan administered prices.
Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai merah dan cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, ikan, tomat, emas perhiasan, hingga tarif listrik. Faktor cuaca dan potensi gangguan distribusi juga menjadi risiko yang perlu diantisipasi bersama.
Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua TPID Provinsi menegaskan bahwa pengendalian inflasi 2026 harus diperkuat melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional hampir selalu terjadi kenaikan harga. Kepala daerah harus rutin turun ke pasar dan segera mengambil langkah responsif jika ditemukan gejolak,” tegas Herman Deru dalam arahannya.
Ia juga meminta para bupati dan wali kota selaku Ketua TPID kabupaten/kota untuk aktif menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi mingguan, khususnya bagi daerah dengan tingkat inflasi relatif tinggi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menekankan pentingnya langkah antisipatif yang lebih terstruktur menjelang Ramadan dan Idulfitri.
“Koordinasi dengan BMKG perlu diperkuat untuk mengantisipasi dampak curah hujan terhadap produksi dan distribusi pangan. Selain itu, pemantauan langsung ke pasar serta analisis komoditas berbasis data melalui Indeks Perkembangan Harga mingguan harus dioptimalkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi dengan Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data dan tepat sasaran.
Selain isu inflasi, HLM juga membahas percepatan dan perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kinerja transaksi non-tunai di Sumatera Selatan menunjukkan tren positif. Namun, pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kanal digital dinilai masih perlu ditingkatkan.
Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di sejumlah kabupaten/kota juga masih memiliki ruang akselerasi. Transformasi digital transaksi pemerintah dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Kepala daerah selaku Ketua TP2DD kabupaten/kota didorong mempercepat penerapan ETPD pada seluruh jenis pendapatan dan belanja daerah, menyusun roadmap terukur, serta mengoptimalkan kanal pembayaran digital seperti QRIS dan KKPD. Penguatan sinergi dengan perbankan daerah dan peningkatan kualitas pelaporan Championship TP2DD juga menjadi perhatian.
Di akhir pertemuan, Ketua TPID dan TP2DD menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat operasi pasar, menggalakkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), meningkatkan produksi dan cadangan pangan daerah, serta melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar secara berkala.
Di saat yang sama, percepatan implementasi ETPD menjadi agenda prioritas guna mendorong sistem keuangan daerah yang modern dan akuntabel.
Melalui sinergi erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah, kebijakan pengendalian inflasi dan transformasi digital diharapkan berjalan responsif, berbasis data, serta mampu menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Sumatera Selatan pada 2026. (vv)
