Intinews | Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Desember 2022 mengalami inflasi sebesar 0,48% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, realisasi inflasi Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 5,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan regional Sumatera yang tercatat 6,14% (yoy). Sementara itu, inflasi nasional tercatat sebesar 5,51% (yoy).
Secara tahunan, inflasi Sumatera Selatan meningkat dibandingkan dengan inflasi 2021 sebesar 1,83% (yoy), terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022. Meski demikian, berbagai perkembangan bulanan menunjukkan inflasi pasca kenaikan harga BBM kembali terkendali tercermin pada ekspektasi inflasi dan tekanan inflasi yang terus menurun dan lebih rendah dari prakiraan awal. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terus bersinergi menjalankan berbagai program pengendalian inflasi, termasuk dengan penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) seiring dengan Program Sumsel Mandiri Pangan di Sumatera Selatan.
Faktor Pendorong Inflasi Sumsel Pada Desember 2022
Kepala Bank Indonesia Sumsel, Erwin Soeriadimadja menerangkan, faktor pendorong inflasi Sumatera Selatan pada Desember 2022 terutama didorong dari inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,39% (mtm) dengan andil 0,42% (mtm). Selanjutnya, lima komoditas dengan andil/penyumbang inflasi terbesar pada Desember 2022 adalah daging ayam ras 0,127% (mtm), telur ayam ras 0,089% (mtm), cabai merah 0,062% (mtm), minyak goreng 0,027% (mtm) dan emas perhiasan 0,026% (mtm).
“Kenaikan daging ayam ras, telur ayam ras dan minyak goreng terjadi seiring dengan peningkatan permintaan pada periode Nataru. Peningkatan harga daging ayam ras juga dipengaruhi oleh upaya pemerintah untuk menjaga harga jual di tingkat peternak yang masih mengalami kondisi oversupply melalui strategi Badan Pangan Nasional (BPN) untuk memfasilitasi penyerapan live bird oleh BUMN pangan dan perusahaan integrator dari peternak mandiri mikro dan kecil”, terang Erwin.
Sementara itu peningkatan harga komoditas cabai merah didorong oleh peningkatan permintaan dan penurunan pasokan. Secara umum, produksi komoditas cabai merah masih berlanjut meski kondisi cuaca tidak sekondusif bulan lalu seiring dengan puncak musim hujan yang tengah berlangsung di mayoritas daerah sentra.
Secara tahunan Inflasi IHK Provinsi Sumatera Selatan 2022 didorong oleh inflasi dari ketiga Kelompok komponen inflasi.
Inflasi inti tercatat mengalami inflasi sebesar 3,90% (yoy), terutama disumbang oleh komoditas sewa rumah dengan inflasi sebesar 3% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,148% (yoy). Kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 6,77% (yoy), terutama disumbang kenaikan komoditas beras yang mengalami inflasi sebesar 18,53% (yoy) dan menyumbang andil inflasi sebesar 0,654% (yoy). Kelompok administered prices mencatat inflasi sebesar 12,86% (yoy), terutama didorong kenaikan harga bensin yang mengalami inflasi sebesar 29,23% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 1,058% (yoy), serta tarif angkutan udara yang mengalami inflasi sebesar 58,9% (yoy) dan menyumbang andil inflasi sebesar 0,336% (yoy).
Sejalan dengan pemulihan ekonomi, Survei Konsumen Bank Indonesia pada bulan Desember 2022 mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat.
Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) secara berurutan menjadi sebesar 129,44; 130,78; dan 130,11. Masyarakat masih optimis bahwa kondisi perekonomian pada 6 bulan kedepan akan lebih baik, baik dari aspek kegiatan usaha, peningkatan penghasilan, maupun ketersediaan lapangan kerja di tengah peningkatan mobilitas dan pelonggaran kebijakan pembatasan
Selanjutnya, TPID Provinsi Sumatera Selatan akan terus bersinergi dengan TPIP maupun TPID Kabupaten/Kota untuk melakukan pengendalian inflasi antara lain dengan aktivasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) komoditas bawang merah dengan Kab. Bangli, mengadakan pasar murah maupun operasi pasar bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perum Bulog, intensifikasi koordinasi pengendalian inflasi dengan Satgas Pangan, serta terus memperkuat koordinasi implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). (sil/**)
