Intinews | Pemerintah Provinsi Jambi bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (PLN UID S2JB) memperkuat koordinasi untuk mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah perdesaan.
Pembahasan itu dilakukan dalam pertemuan PLN UID S2JB dengan Pemerintah Provinsi Jambi di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (10/8/2026).
Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana Program Listrik Desa (Lisdes) 2026 di Provinsi Jambi. Berdasarkan pemetaan PLN, terdapat 140 lokasi di sembilan kabupaten yang masuk dalam rencana pengembangan jaringan kelistrikan.
Kesembilan daerah tersebut meliputi Batanghari, Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Sarolangun, Merangin, dan Kerinci.
Rencana pembangunan mencakup 408,43 kilometer sirkuit (kms) Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan 486,88 kms Jaringan Tegangan Rendah (JTR). PLN juga menyiapkan gardu distribusi dengan total kapasitas 9.200 kVA.
Jika seluruh rencana tersebut terealisasi, infrastruktur yang dibangun berpotensi membuka akses layanan listrik bagi 3.383 calon pelanggan.
General Manager PLN UID S2JB Diksi Erfani Umar mengatakan, program tersebut tidak berhenti pada pembangunan jaringan. Menurutnya, listrik menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat di desa.
“Saat ini, listrik bukan hanya tentang menyalakan lampu. Ketika listrik hadir di sebuah desa, terbuka pula peluang bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, usaha produktif hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kami ingin memastikan pembangunan kelistrikan di Jambi dapat terus bergerak melalui kolaborasi yang kuat antara PLN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Diksi.
Dalam pertemuan tersebut, PLN juga meminta dukungan pemerintah daerah untuk memperbarui data desa dan dusun yang masih membutuhkan akses listrik.
Diksi berharap usulan dari para bupati dapat segera dihimpun dan disampaikan kepada PLN. Data tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan dipetakan berdasarkan kondisi jaringan serta kebutuhan teknis di lapangan.
“Kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Gubernur agar usulan dari para Bupati terkait desa maupun dusun yang masih membutuhkan listrik perdesaan dapat segera disampaikan kepada PLN. Data dari pemerintah daerah sangat penting bagi kami karena pemerintah kabupaten tentu memahami secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya,” katanya.
Dari 140 lokasi yang masuk pemetaan, PLN menargetkan 75 lokasi di delapan kabupaten dapat diselesaikan pada Desember 2026.
Pekerjaan tersebut mencakup pembangunan JTM sepanjang 46,10 kms, JTR 111,30 kms, serta gardu dengan total kapasitas 1.900 kVA. Infrastruktur ini berpotensi melayani 748 calon pelanggan.
Lokasinya tersebar di Batanghari, Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Sarolangun, dan Merangin.
Sementara itu, 26 lokasi di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi ditargetkan selesai pada Maret 2027.
Pada kelompok tersebut, PLN merencanakan pembangunan JTM sepanjang 78,47 kms, JTR 98,21 kms, serta gardu berkapasitas total 1.550 kVA. Potensi pelanggan yang dapat dilayani mencapai 546 calon pelanggan.
Perluasan jaringan listrik ke wilayah perdesaan Jambi tidak seluruhnya berjalan tanpa hambatan. PLN memetakan 24 lokasi di delapan kabupaten yang membutuhkan perizinan kawasan hutan atau PPKH.
Untuk lokasi tersebut, kebutuhan pembangunan mencapai 235,09 kms JTM dan 203,90 kms JTR. Sementara kebutuhan gardu mencapai 4.500 kVA, dengan potensi 1.602 calon pelanggan.
Selain itu, terdapat 15 lokasi di tujuh kabupaten yang menghadapi tantangan geografis dan sosial. Lokasi tersebut berada di Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Sarolangun, Merangin, dan Kerinci.
Kebutuhan infrastrukturnya terdiri dari 48,77 kms JTM, 55,54 kms JTR, gardu 1.100 kVA, serta potensi 476 calon pelanggan.
Diksi mengatakan kondisi geografis dan kebutuhan perizinan membuat pembangunan listrik desa membutuhkan koordinasi lintas pihak.
“Target kita sama, yaitu bagaimana masyarakat yang selama ini belum menikmati listrik PLN dapat segera memperoleh akses terhadap listrik yang andal. Tantangannya memang beragam, mulai dari kondisi geografis, akses menuju lokasi hingga kebutuhan perizinan kawasan hutan. Karena itu, dukungan Pemerintah Provinsi Jambi menjadi sangat strategis agar setiap kendala dapat kita selesaikan bersama tanpa mengabaikan aspek keselamatan, ketentuan hukum, dan kelestarian lingkungan, “ujarnya.
Gubernur Jambi Al Haris menyambut positif rencana tersebut. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara PLN, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta perangkat daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
Pertemuan juga membahas sejumlah lokasi yang membutuhkan koordinasi dengan Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, khususnya terkait aspek perizinan kawasan.
Bagi PLN, perluasan jaringan listrik ke desa bukan sekadar mengejar bertambahnya sambungan pelanggan. Akses listrik diharapkan ikut membuka ruang bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga usaha produktif masyarakat.
“Kami berharap sinergi yang semakin kuat dengan Pemerintah Provinsi Jambi dapat mempercepat penyelesaian berbagai tantangan di lapangan. PLN berkomitmen bekerja semaksimal mungkin agar listrik dapat hadir hingga ke pelosok dan manfaat pembangunan dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat Jambi. Ini adalah bagian dari semangat menghadirkan energi yang berkeadilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa,” tutup Diksi. (vv)
