Intinews | Tekanan pasar keuangan global mulai terasa pada nilai tukar rupiah dan pasar saham Indonesia. Hingga 2 November 2026, rupiah melemah menjadi Rp18.145 per dolar AS, sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 16,7 persen sepanjang Oktober.
Di tengah tekanan tersebut, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan stabilitas sistem keuangan nasional masih terjaga. Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sepakat memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian global.
Hasil asesmen KSSK menunjukkan stabilitas fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan III 2026 masih terjaga. Namun, tekanan meningkat memasuki Oktober seiring eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi, kebijakan moneter negara maju yang ketat, serta meningkatnya arus modal keluar dari pasar saham.
Kesimpulan tersebut disampaikan berdasarkan rapat berkala KSSK IV Tahun 2026 yang berlangsung pada Rabu (28/10).
KSSK menyatakan akan terus memantau perkembangan ekonomi dan sektor keuangan serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi rambatan risiko global.
Dari sisi eksternal, tekanan terutama berasal dari konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dan komoditas dunia. Kebijakan suku bunga bank sentral utama, seperti The Fed, European Central Bank (ECB), dan Bank of Japan (BoJ), juga semakin ketat.
Kondisi tersebut membuat minat investor terhadap aset di negara berkembang masih terbatas. Imbal hasil US Treasury yang tinggi dan penguatan dolar AS turut menahan aliran modal ke negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia.
Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook Oktober 2026 memproyeksikan ekonomi global tumbuh 3,1 persen pada 2026. Angka tersebut melambat dibandingkan tahun sebelumnya, sementara inflasi global diperkirakan mencapai 4,7 persen.
Ekonomi Indonesia Diproyeksi Tumbuh di Atas 5,4 Persen
Di tengah tekanan eksternal, perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026 diprakirakan tetap kuat, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.
Konsumsi masyarakat mendapat dukungan dari berbagai stimulus fiskal, subsidi, kompensasi, bantuan sosial, serta upaya menjaga harga pangan. Investasi juga diperkirakan tumbuh seiring proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur dalam program prioritas pemerintah.
Sejumlah indikator turut menunjukkan aktivitas ekonomi masih bergerak positif. Penjualan mobil pada September 2026 tumbuh 28,1 persen secara tahunan, sedangkan penjualan sepeda motor meningkat 15,4 persen.
Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia juga melanjutkan ekspansi ke level 54,0 pada Oktober 2026.
Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 diprakirakan berada di atas 5,4 persen.
Dari sisi perdagangan, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus USD10,61 miliar selama Januari-September 2026. Khusus September, surplus mencapai USD3,36 miliar.
Arus modal asing pada triwulan III 2026 masih mencatatkan arus keluar bersih USD0,08 miliar, terutama dari pasar saham. Namun, memasuki triwulan IV hingga 23 Oktober 2026, aliran modal mulai membaik dengan arus masuk bersih USD0,04 miliar, terutama ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Secara kumulatif, aliran investasi portofolio asing sejak Januari hingga 23 Oktober 2026 masih mencatatkan arus masuk bersih USD13,23 miliar.
Sementara itu, cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 mencapai USD146,3 miliar. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi ini masih jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Inflasi Terkendali, APBN Tetap Jadi Penyangga
Dari sisi harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat 3,23 persen secara tahunan, turun dari 3,28 persen pada September.
Inflasi inti berada di level 2,65 persen, sedangkan administered prices sebesar 3,24 persen. Sebaliknya, inflasi volatile food meningkat menjadi 5,81 persen akibat penurunan produksi di sejumlah daerah sentra.
Pemerintah dan BI memperkuat pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Di sektor fiskal, realisasi APBN hingga akhir triwulan III 2026 menunjukkan peningkatan pendapatan maupun belanja negara.
Pendapatan Negara dan Hibah mencapai Rp2.341,5 triliun atau tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.847,7 triliun atau tumbuh 21,8 persen. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun dengan pertumbuhan 8,5 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp492,3 triliun atau tumbuh 41,7 persen.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau meningkat 19 persen. Belanja Pemerintah Pusat tercatat Rp2.061,3 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah mencapai Rp599,2 triliun.
Belanja tersebut antara lain digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, pembayaran manfaat pensiun, subsidi, dan kompensasi BBM serta listrik.
Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp462 triliun atau tumbuh 0,4 persen. Pemerintah tetap mengelola pembiayaan secara terukur dengan memperhatikan kondisi kas dan dinamika pasar keuangan.
APBN juga digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp222,5 triliun serta subsidi dan kompensasi pangan sebesar Rp154,5 triliun.
Untuk bantuan sosial, realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp21,8 triliun, Kartu Sembako Rp28,2 triliun, dan Program Indonesia Pintar (PIP) Rp11,1 triliun.
Sementara itu, program MBG telah menyerap anggaran Rp153,2 triliun dengan 57 juta penerima manfaat. Pemerintah juga memberikan stimulus melalui insentif perpajakan, PPN ditanggung pemerintah untuk perumahan, bantuan pangan, diskon transportasi, serta program magang dan vokasi.
BI Perkuat Likuiditas dan Stabilitas Rupiah
Untuk merespons tekanan eksternal, BI memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
Pada Agustus, September, dan Oktober 2026, BI mempertahankan suku bunga kebijakan di level 5,75 persen dan Lending Facility sebesar 6,50 persen. Sementara itu, suku bunga Deposit Facility dinaikkan menjadi 5 persen pada Oktober 2026.
BI juga menyiapkan penguatan likuiditas rupiah melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap.
Untuk bank umum konvensional, GWM diturunkan dari 9 persen menjadi 7 persen. Tahap pertama berlaku 1 November 2026 menjadi 8 persen, kemudian turun menjadi 7 persen mulai 1 Desember 2026.
Sementara itu, GWM bank umum syariah dan unit usaha syariah diturunkan dari 7,5 persen menjadi 5,5 persen. Penyesuaian dilakukan dari 7,5 persen menjadi 6,5 persen mulai 1 November 2026, kemudian menjadi 5,5 persen pada 1 Desember 2026.
Penyesuaian tersebut disertai perubahan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) menjadi 5 persen mulai 1 Desember 2026.
Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI mengoptimalkan intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
BI juga memperluas insentif lindung nilai untuk menarik aliran modal asing, termasuk melalui transaksi DNDF dan swap beli lindung nilai. Kebijakan transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra juga dilanjutkan.
Hingga September 2026, nilai transaksi LCT dengan tujuh negara mitra mencapai ekuivalen USD52,6 miliar. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat nilai transaksi sepanjang 2025 yang mencapai USD25,7 miliar.
Di sektor makroprudensial, BI mempertahankan kebijakan yang mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif dan inklusif. Insentif KLM yang diterima perbankan hingga minggu pertama Oktober 2026 tercatat Rp458,5 triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp336,4 triliun dialokasikan melalui jalur pembiayaan atau financing channel dan Rp122,1 triliun untuk pendalaman pasar uang.
BI juga memperkuat penyaluran kredit kepada sektor UMKM dan berkelanjutan, mempertahankan berbagai rasio penyangga perbankan, serta memperpanjang kebijakan uang muka kredit kendaraan bermotor paling rendah 0 persen dan rasio LTV/FTV properti hingga 31 Desember 2027 bagi bank yang memenuhi persyaratan.
Di bidang sistem pembayaran, BI memperluas penggunaan QRIS, termasuk kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) 0 persen untuk transaksi hingga Rp100.000. Kerja sama QRIS antarnegara juga diperluas melalui penjajakan koridor Timor Leste dan Hong Kong.
IHSG Terkoreksi, OJK Percepat Reformasi Pasar Modal
Tekanan global juga berdampak pada pasar modal Indonesia. Setelah menguat 7,58 persen secara kuartalan pada triwulan III 2026, IHSG mengalami koreksi tajam pada Oktober.
IHSG yang sempat ditutup pada level 6.071,14 pada akhir September, terkoreksi 16,7 persen secara bulanan dan berada di level 5.057,05 pada 30 Oktober 2026.
Meski demikian, penghimpunan dana korporasi di pasar modal masih menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Oktober 2026, nilainya mencapai Rp202,04 triliun, dengan penerbitan efek bersifat utang dan sukuk sebesar Rp150,43 triliun.
Jumlah investor pasar modal juga mencapai 33,36 juta Single Investor Identification (SID) per 26 Oktober 2026 atau tumbuh 63,94 persen secara year to date. Selain itu, sebanyak 73,54 persen emiten saham membukukan laba berdasarkan laporan keuangan tengah tahunan 2026.
OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) berkomitmen mempercepat reformasi pasar modal, termasuk memperkuat pengawasan transaksi tidak wajar, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki tata kelola pasar.
Sejumlah langkah telah dilakukan, antara lain penyesuaian batas Auto Rejection Bawah (ARB) dari 15 persen menjadi 7 persen serta perpanjangan kebijakan pembelian kembali saham atau buyback tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga 30 Juni 2027.
OJK juga mendorong penyempurnaan metodologi High Shareholding Concentration (HSC) dan penyesuaian batas minimum harga saham dari Rp50 menjadi Rp1 per saham.
Dari sisi kelembagaan, OJK menerbitkan POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek sebagai landasan hukum demutualisasi bursa. Pendalaman pasar juga dilakukan melalui pengembangan produk investasi, termasuk ETF Emas yang diluncurkan pada 10 Agustus 2026.
Selain itu, OJK menyiapkan regulasi untuk mendukung penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Kredit Perbankan Tumbuh 13,26 Persen
Di tengah gejolak pasar, kinerja perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif.
Kredit perbankan pada September 2026 mencapai Rp9.245,1 triliun atau tumbuh 13,26 persen secara tahunan. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kredit investasi sebesar 23,20 persen, disusul kredit korporasi sebesar 21,31 persen.
Kredit modal kerja tumbuh 11,89 persen, sedangkan kredit konsumsi meningkat 4,86 persen.
Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh 8,22 persen menjadi Rp10.492,2 triliun. Pertumbuhan berasal dari giro sebesar 12,64 persen, tabungan 9,08 persen, dan deposito 3,78 persen.
Kualitas kredit masih terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,07 persen dan NPL net 0,82 persen. Rasio Loan at Risk (LaR) tercatat 8,50 persen.
Ketahanan perbankan juga ditopang permodalan yang kuat. Capital Adequacy Ratio (CAR) pada September 2026 berada di level 24,30 persen. Sementara Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat 88,11 persen.
Pada industri asuransi, total aset mencapai Rp1.192,84 triliun atau tumbuh 0,98 persen. Rasio Risk Based Capital (RBC) asuransi jiwa mencapai 471,95 persen dan asuransi umum serta reasuransi 331,84 persen, jauh di atas batas minimum 120 persen.
Total aset dana pensiun mencapai Rp1.721,91 triliun atau tumbuh 6,11 persen. Sementara itu, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan mencapai Rp518,34 triliun dengan pertumbuhan 2,21 persen dan rasio NPF gross 2,98 persen.
Industri pinjaman daring atau pindar mencatat outstanding pembiayaan Rp106,48 triliun, tumbuh 17,02 persen. Tingkat risiko kredit bermasalah atau TWP90 tercatat 5,36 persen.
Aktivitas aset kripto juga menunjukkan perkembangan. Jumlah investor mencapai 23,48 juta orang pada September 2026 dengan nilai transaksi Rp30,56 triliun.
LPS Pertahankan Bunga Penjaminan
Dari sisi penjaminan simpanan, LPS mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 31 Januari 2027.
Keputusan tersebut mempertimbangkan kenaikan suku bunga pasar yang relatif terbatas, pertumbuhan kredit dan simpanan, serta cakupan penjaminan simpanan yang tetap berada di atas 90 persen.
Per September 2026, sebanyak 99,94 persen rekening bank umum atau setara 712 juta rekening dijamin penuh hingga Rp2 miliar. Pada BPR dan BPRS, cakupannya mencapai 99,97 persen atau sekitar 15,8 juta rekening.
Namun, LPS mencermati peningkatan simpanan dengan suku bunga di atas TBP yang mencapai 36,06 persen atau setara Rp3.791,34 triliun dari total simpanan.
Di sisi lain, LPS terus menjalankan proses resolusi dan likuidasi bank. Hingga akhir September 2026, delapan BPR/BPRS telah menyelesaikan proses likuidasi, sedangkan 23 lainnya masih dalam proses.
Pada periode yang sama, terdapat 14 BPR/BPRS yang diputuskan untuk dilikuidasi. Jumlah rekening yang dinyatakan layak bayar mencapai 62.971 rekening dengan nilai Rp1,9 triliun.
LPS juga mendukung program Satu Orang Satu Rekening yang ditujukan untuk memperluas kepemilikan rekening masyarakat. Saat ini diperkirakan masih terdapat sekitar 25 juta penduduk berusia di atas 17 tahun yang belum memiliki rekening.
KSSK menegaskan koordinasi antarotoritas akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung sektor riil, dan mengantisipasi risiko yang berasal dari perkembangan global.
Pemerintah, BI, OJK, dan LPS juga berkomitmen menyelesaikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), termasuk perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, dengan melibatkan pelaku industri keuangan dan masyarakat. (vv/*)
