Intinews | Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan April 2023 mengalami inflasi sebesar 0,33% (mtm), meningkat dibanding inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,20% (mtm). Inflasi ini terutama bersumber dari inflasi pada kelompok transportasi sebesar 1,72% (mtm).
Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, realisasi inflasi gabungan 2 Kota IHK Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 4,27% (yoy). Realisasi inflasi Sumatera Selatan ini berada di bawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,33% (yoy).
Seperti dikatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Erwin Soeriadimadja dalam keterangan pada media, Senin (15/5/2023).
Erwin menjelaskan, Inflasi pada bulan laporan utamanya disumbang oleh kelompok transportasi dengan andil 0,20% (mtm). Faktor utama pendorong inflasi pada kelompok ini adalah kenaikan tarif angkutan udara dan angkutan antar kota dengan andil masing-masing sebesar 0,091% (mtm) dan 0,087% (mtm). Kenaikan tarif pada kedua jenis angkutan ini didorong oleh peningkatan permintaan seiring dengan masuknya periode mudik lebaran.
Tekanan harga inflasi juga disumbang oleh komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang didorong oleh kenaikan harga pada komoditas daging ayam ras dengan andil 0,036% (mtm), telur ayam ras dengan andil 0,036% (mtm), dan ikan patin dengan andil 0,022% (mtm). Peningkatan harga pada komoditas tersebut disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat saat bulan Ramadan dan HBKN Idul Fitri 1444 H. Lebih lanjut tingginya harga pakan jagung juga turut mendorong kenaikan harga komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras pada bulan April 2023.
“Inflasi yang terkendali pada periode Ramadan dan HBKN Idulfitri 1444 H merupakan buah dari upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Sumsel melalui strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif). Upaya-upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui monitoring dan sidak pasar, termasuk diantaranya sidak komoditas beras di tingkat produsen/distributor”, terang Erwin.
Bank Indonesia Sumsel melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang disinergikan dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) terus melanjutkan dukungannya dalam pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Selatan. Hingga saat ini beberapa upaya telah dilakukan diantaranya melalui dukungan kegiatan operasi pasar murah baik di sisi sarana dan prasarana maupun publikasi acara dan jadwal kegiatan. Selain itu, telah disalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada Gapoktan di daerah sentra guna mendorong produktivitas lahan tani; serta perluasan implementasi Kerja sama Antar Daerah (KAD) baik di tingkat G to G maupun B to B.
Bersama dengan TPID Provinsi Sumatera Selatan, Bank Indonesia juga menyelenggarakan kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID Se-Sumsel yang dibarengi dengan Capacity Building Anggota TPID Se-Sumsel, sebagai upaya antisipasi lonjakan harga jelang HBKN Idulfitri 1444 H. Selanjutnya komunikasi efektif terus dilakukan melalui publikasi iklan layanan masyarakat (ILM) baik melalui media cetak, media massa, maupun media sosial untuk himbauan Belanja Bijak dan ILM mendukung Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bekerja sama dengan Bulog Kantor Wilayah Sumsel dan Babel.
Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada bulan April 2023 masih tercatat optimis ditunjukkan dari angka indeks yang lebih besar dari 100. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan sebelumnya, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sedikit melemah masing-masing menjadi 125,11; 133,89; dan 129,50.
Sejalan dengan itu, sebagai langkah lanjutan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 April 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%.
Lanjut Erwin, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya, salah satunya terkait koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) yang terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Bank Indonesia juga berupaya memperkuat kebijakan sistem pembayaran selama periode libur Ramadan dan Idulfitri 1444 H, dengan memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sistem pembayaran industri termasuk memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kerja sama internasional serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas juga terus dilakukan bekerja sama dengan instansi terkait. Lebih lanjut, bersama Kementerian/Lembaga terkait, Bank Indonesia turut menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023, khususnya melalui jalur keuangan”, ungkapnya. (ril)
