Intinews | Bank Indonesia (BI) resmi menggelar Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sumatera 2026 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (11/2/2026). Program ini menjadi strategi terbaru dalam memperkuat pengendalian inflasi pangan sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika harga komoditas.
Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, menegaskan bahwa GPIPS merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
“Pendekatan pengendalian inflasi tidak lagi hanya berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan pasokan pangan secara struktural. Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan,” ujar Ricky.
Inflasi 2026 Naik, Pengendalian Pangan Jadi Fokus
Sepanjang 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,92 persen (year-on-year), masih berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen. Namun pada Januari 2026, inflasi meningkat menjadi 3,55 persen (yoy), terutama dipicu oleh kelompok pangan bergejolak (volatile food).
Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan kebijakan agar inflasi pangan tetap terjaga pada rentang 3,0–5,0 persen, sesuai arahan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
Tiga Strategi Utama Ketahanan Pangan
Dalam forum tersebut, BI memaparkan tiga strategi utama untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional:
Peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, dan pengaturan pola tanam terkoordinasi antarwilayah.
Penguatan distribusi dan konektivitas antarwilayah, termasuk optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) serta sinergi dengan BUMN logistik untuk efisiensi rantai pasok.
Penguatan sinergi pusat dan daerah, melalui pemanfaatan data neraca pangan dan penguatan peran BUMD sebagai offtaker hasil pertanian.
GPIPS juga menghadirkan pembaruan program yang mencakup penguatan sisi hulu produksi pangan, stabilisasi harga jangka pendek yang lebih komprehensif, serta dukungan terhadap program prioritas pemerintah.
Sumsel Jadi Model Ekosistem Pangan Tangguh
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menekankan pentingnya inovasi digital dalam membangun ketahanan pangan daerah.
“Melalui inovasi digital seperti SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), kami membangun ekosistem pangan yang lebih kuat dan berdaya tahan. Sumatera Selatan sebagai produsen beras terbesar ketiga nasional berkomitmen mendukung swasembada pangan nasional,” ungkap Herman Deru.
Atas kontribusinya dalam mendukung swasembada pangan 2025, Sumatera Selatan memperoleh penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia.
Rakor TPIP-TPID Wilayah Sumatera
GPIPS Sumatera 2026 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis, yakni:
Penguatan stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
Antisipasi risiko cuaca ekstrem melalui adaptasi iklim dan perlindungan usaha tani;
Percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana melalui sinergi lintas satuan tugas.
Kegiatan ini turut diisi dengan temu wicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana pertanian, business matching perbankan dengan pelaku usaha, serta pelepasan truk komoditas KAD sebagai simbol penguatan konektivitas pasokan.
GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang selanjutnya digelar di wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat mitigasi risiko cuaca ekstrem, efisiensi logistik pangan, serta sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas harga, menekan disparitas antarwilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (vv)
