Intinews | Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Maret 2024 mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm), meningkat dibandingkan bulan Februari 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,01% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, realisasi inflasi Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,24% (yoy) lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 3,15% (yoy), sejalan dengan inflasi nasional yang meningkat menjadi 3,05% (yoy) dan 2,75% (yoy) pada bulan sebelumnya.
4 (empat) komoditas utama penyumbang inflasi pada bulan ini adalah daging ayam ras, telur ayam ras, emas perhiasan, dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar 0,14% (mtm), 0,08% (mtm), 0,07% (mtm), dan 0,04% (mtm). Meningkatnya harga daging ayam ras dan telur ayam ras disebabkan oleh kenaikan harga pakan ayam di tingkat peternak. Sementara itu, kenaikan harga emas perhiasan dikarenakan pelemahan dollar AS. Adapun, meningkatnya harga bawang merah dikarenakan adanya banjir yang terjadi selama periode cuaca ekstrem di daerah sentra.
Inflasi Sumatera Selatan yang terkendali di awal tahun 2024 tidak terlepas dari upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel dalam mengendalikan inflasi. Pada Maret 2024, Pemerintah Sumatera Selatan terus melanjutkan komitmennya dalam pengendalian inflasi khususnya pada komoditas pangan bergejolak (volatile food). Melalui strategi 4K; yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif; Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersinergi dengan berbagai pihak melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi yang masif.
Di sisi ketersediaan pasokan, telah dilakukan pemantauan stok di lumbung pangan, sidak distributor beras, Launching Gerakan Menanam Cabe Secara Serentak (Macak) di Kabupaten Lahat, panen bawang, serta sidak stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting di masing-masing Kabupaten/Kota dalam rangka menghadapi HBKN Idulfitri 1445 H.
Selanjutnya untuk memastikan keterjangkauan harga dilaksanakan operasi pasar/pasar murah di beberapa wilayah kab/kota di Sumatera Selatan serta pemantauan harga dan stok pangan. Selanjutnya untuk memastikan kelancaran distribusi komoditas, dilakukan sinergi dan koordinasi bersama berbagai instansi dalam subsidi harga, subsidi angkutan maupun subsidi operasional lain dalam rangka pelaksanaan operasi pasar murah serentak se-Sumsel serta penyaluran beras SPHP berkoordinasi dengan Bulog.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Ricky P. Gozali menjelaskan pengendalian inflasi Sumatera Selatan juga dilakukan dengan memastikan komunikasi yang efektif melalui publikasi kegiatan pengendalian inflasi. “Himbauan belanja bijak dan Gerakan Selamatkan Pangan dengan Stop Boros Pangan kepada masyarakat, serta rapat koordinasi TPID merupakan upaya pengendalian inflasi,” jelasnya.
Lanjut Ricky, berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, optimisme masyarakat pada Maret 2024 tetap terjaga. Hal ini terkonfirmasi dari Indeks Keyakinan Konsumen yang lebih besar dari 100, yaitu sebesar 138,6, lebih tinggi daripada Februari 2024 sebesar 137,5. Terjaganya optimisme masyarakat pada Maret 2024 didukung keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi pada 6 bulan mendatang.
Sejalan dengan itu, sebagai langkah lanjutan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Maret 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,00%. Keputusan ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi Volatile Food (VF) diprakirakan kembali menurun seiring dengan peningkatan produksi akibat masuknya musim panen dan dukungan sinergi pengendalian inflasi TPIP dan TPID melalui GNPIP di berbagai daerah, sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas harga secara keseluruhan. (vs)
