Intinews | Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Maret 2025 mencatatkan inflasi sebesar 1,53% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,41% (mtm). Secara tahunan, realisasi inflasi Sumsel tercatat meningkat menjadi sebesar 1,77% (yoy) dari bulan sebelumnya (0,49%; yoy), masih dalam sasaran inflasi 2,5±1%. Perkembangan tersebut juga sejalan dengan inflasi nasional yang juga meningkat menjadi sebesar 1,03% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,09% (yoy).
Inflasi utamanya disumbang oleh peningkatan harga beberapa komoditas, seperti tarif listrik, bawang merah, emas perhiasan, bawang putih, dan telur ayam ras, dengan andil inflasi pada masing-masing komoditas secara berturut-turut adalah sebesar 0,96% (mtm), 0,22% (mtm), 0,14% (mtm), 0,06% (mtm), dan 0,03% (mtm) (BPS, 2025). Kenaikan inflasi pada komponen tarif listrik didorong oleh normalisasi tarif pasca berakhirnya program diskon 50% untuk rumah tangga dengan daya ≤2.200 VA yang berlaku pada Januari–Februari 2025.
Selanjutnya, peningkatan harga pada komoditas aneka bawang dan telur ayam ras sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat selama periode Ramadhan 1446 H. Sementara itu, lonjakan harga emas perhiasan mencerminkan tren kenaikan harga emas global seiring meningkatnya ketidakpastian global, serta didorong oleh pola permintaan yang cenderung meningkat menjelang Idulfitri, khususnya untuk keperluan aksesoris. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai komoditas menjelang Idulfitri juga mencerminkan ketahanan dan daya beli masyarakat yang tetap kuat.
Inflasi yang terkendali di Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari upaya dan peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel dalam menerapkan strategi 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Sebagai bagian dari strategi tersebut, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan secara konsisten melaksanakan operasi pasar murah guna menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan pasokan di masyarakat, utamanya dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1446H.
Selain itu, untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan, TPID secara rutin melakukan inspeksi pasar dan pemantauan stok komoditas strategis. Dukungan berupa subsidi biaya angkut dari Bank Indonesia, BUMN, BUMD, sektor swasta, perbankan, serta instansi terkait lainnya turut berkontribusi dalam memperlancar distribusi komoditas penyumbang inflasi hingga ke daerah tujuan. Seluruh kegiatan pengendalian inflasi ini tidak terlepas dari komunikasi efektif yang dijalin para pemangku kebijakan, diantaranya melalui High Level Meeting (HLM) TPID se-Sumatera Selatan, rapat koordinasi TPID secara rutin, capacity building TPID, dan siaran pers.
Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat ekonomi Sumatera Selatan dan menjaga inflasi Sumatera Selatan berada di rentang yang ditetapkan. Hal tersebut ditempuh salah satunya melalui sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel (GPISS). Sinergi antar lembaga tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran inflasi pada tahun 2025 serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (**)
