Intinews | Harga daging ayam ras, beras hingga beberapa komoditas pangan mulai memberi tekanan terhadap harga di Sumatera Selatan. Meski begitu, inflasi Sumsel pada Agustus 2026 masih terjaga di level rendah.
Inflasi Sumsel tercatat 0,06 persen secara bulanan (mtm). Angka ini naik dibanding Juli 2026 yang justru mengalami deflasi 0,24 persen.
Secara tahunan, inflasi Sumsel berada di angka 2,60 persen (yoy). Sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang mencapai 2,50 persen.
Angka tersebut masih di bawah inflasi nasional yang pada Agustus 2026 tercatat 3,19 persen.
Kenaikan harga pada Agustus terutama terlihat pada daging ayam ras. Komoditas ini memberikan andil inflasi sebesar 0,33 persen.
Permintaan ayam yang meningkat ikut mendorong harga. Pada saat yang sama, pertumbuhan ayam tidak maksimal akibat cuaca panas sehingga masa pemeliharaannya menjadi lebih panjang.
Harga emas perhiasan juga naik dan memberikan andil 0,07 persen. Pergerakan ini mengikuti kenaikan harga emas dunia yang kemudian berpengaruh terhadap harga di dalam negeri.
Komoditas pangan lain yang ikut naik yakni beras sebesar 0,02 persen, kacang panjang 0,02 persen dan jagung manis 0,01 persen.
Untuk beras, kenaikan harga berkaitan dengan pasokan dari petani yang menurun. Sementara harga bahan baku plastik kemasan ikut bergerak naik di tengah meningkatnya permintaan setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berjalan.
Di tengah pergerakan harga tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel terus melakukan intervensi di lapangan.
Sampai akhir Agustus 2026, sudah lebih dari 385 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan SPHP digelar di sejumlah wilayah Sumsel.
Sidak pasar juga dilakukan. Petugas mengecek stok sekaligus memantau harga komoditas di tingkat pedagang.
Langkah itu menjadi bagian dari pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi.
Distribusi pangan juga mendapat perhatian. Bank Indonesia Sumsel telah memfasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali sampai Agustus 2026.
Total komoditas yang diangkut mencapai sekitar 47,92 ton untuk mendukung kegiatan operasi pasar di Sumsel.
Pasokan dari luar daerah turut didatangkan.
Pembelian bawang merah dari Sumatera Barat melalui skema business to business (B2B) mencapai 22,67 ton. Sedangkan cabai dari Kabupaten Magelang mencapai 3,68 ton.
Tambahan pasokan ini menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi kebutuhan pangan di Sumsel ketika produksi lokal belum mencukupi.
Pengendalian harga juga dilakukan dengan memperkuat kerja sama antarwilayah.
Hingga Agustus, pemerintah daerah di Sumsel telah menambah kerja sama dengan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Tercatat ada 8 Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam skema government to government (G2G).
Untuk kerja sama langsung antarpelaku usaha atau B2B, sudah ada empat PKS.
Koordinasi antarwilayah terus dilakukan melalui rapat TPIP-TPID dan forum komunikasi lainnya.
Informasi mengenai operasi pasar juga disebarkan melalui berbagai kanal media. Termasuk ajakan kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak.
TPID Sumsel juga melakukan studi tiru bersama TPID Sulawesi Selatan ke Jawa Tengah. Tujuannya melihat langsung pola dan inovasi yang diterapkan daerah tersebut dalam menjaga harga pangan.
Memasuki September, ancaman yang perlu diperhatikan adalah kondisi kemarau yang lebih kering akibat El Nino. Curah hujan yang diprakirakan berada di bawah normal berpotensi mengganggu pasokan sejumlah komoditas hortikultura.
Permintaan juga berpotensi naik.
Aktivitas sekolah yang sudah kembali berjalan penuh sejak Agustus diperkirakan ikut meningkatkan kebutuhan pangan, terutama daging ayam ras dan telur ayam ras.
Harga emas pun masih menjadi perhatian karena mengikuti perkembangan harga emas global.
Kondisi tersebut membuat pasokan pangan dan distribusi menjadi dua hal yang terus dipantau TPID Sumsel.
Selain menggelar operasi pasar, Sumsel juga berupaya memperkuat produksi pangan dari daerah sendiri.
Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) kini ditransformasikan menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP.
Program ini tidak lagi hanya berbicara soal produksi, tetapi juga bagaimana hasil produksi terserap pasar.
Pesantren dan koperasi didorong ikut masuk dalam rantai tersebut. Pelaku usaha kemudian dipertemukan dengan offtaker melalui business matching.
Akses pembiayaan juga dibuka melalui finance matching bersama perbankan. Dengan begitu, pelaku usaha yang ingin meningkatkan produksi memiliki akses ke pasar sekaligus pembiayaan.
Pesantren menjadi salah satu sektor yang dilirik karena dinilai memiliki potensi mengembangkan usaha pangan sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Di tengah ancaman cuaca kering dan potensi naiknya permintaan, langkah pengendalian inflasi di Sumsel kini tidak hanya bertumpu pada operasi pasar.
Pasokan dari luar daerah, distribusi, kerja sama perdagangan hingga penguatan produksi lokal terus dikejar agar kenaikan harga tidak semakin menekan masyarakat. (vv)
