Intinews | Pemerintah Kota Palembang mulai mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Data dari pelaku usaha dinilai penting untuk memotret kondisi ekonomi Palembang sekaligus menjadi dasar pemerintah menentukan arah pembangunan.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan hal tersebut saat Coffee Morning bersama sejumlah organisasi dunia usaha di Ruang Rapat Parameswara, Selasa (8/9/2026).
Pertemuan itu diikuti perwakilan asosiasi badan usaha, di antaranya GAPENSI, GATENSI, HIPMI, REI, INKINDO dan IDI. Pemerintah berharap organisasi tersebut ikut mendorong anggotanya berpartisipasi dalam pendataan SE2026.
Ratu Dewa mengatakan kualitas data ekonomi akan sangat menentukan kebijakan yang diambil pemerintah. Karena itu, proses pendataan perlu mendapat dukungan dari semua pihak, terutama pelaku usaha yang menjadi bagian penting dalam aktivitas perekonomian daerah.
“Percepatan pendataan ini penting karena kualitas data akan menentukan ketepatan pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi,” kata Ratu Dewa.
Menurut dia, dunia usaha memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi Palembang. Tidak hanya melalui investasi, tetapi juga keberadaan UMKM yang menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Ratu Dewa berharap kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha dapat semakin membuka ruang investasi serta menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak. Upaya tersebut juga berkaitan dengan target pemerintah dalam menekan kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
Dalam pertemuan tersebut, Ratu Dewa juga mengajak perusahaan memperkuat kontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemberdayaan masyarakat serta penanganan rumah tidak layak huni di Kota Palembang.
Selain itu, dia mengingatkan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, kepatuhan pajak menjadi bagian dari kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Palembang Edi Subeno mengatakan SE2026 ditujukan untuk menghasilkan gambaran kondisi perekonomian yang lebih lengkap dan akurat.
Menurut Edi, dukungan pemerintah daerah dibutuhkan agar proses pendataan di lapangan dapat berjalan dengan baik. Pelaku usaha juga diharapkan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
“Para pelaku usaha diharapkan memberikan informasi yang benar dan akurat sehingga data yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi ekonomi secara lebih tepat,” ujar Edi.
Data tersebut nantinya tidak hanya digunakan pemerintah. Hasil SE2026 juga dapat dimanfaatkan dunia usaha untuk melihat struktur pasar, perkembangan ekonomi, peluang investasi hingga potensi pengembangan usaha di berbagai wilayah.
Bagi pemerintah, data SE2026 menjadi salah satu bahan dalam menyusun kebijakan ekonomi sekaligus mengevaluasi program yang telah berjalan.
Sementara bagi akademisi dan peneliti, data tersebut dapat digunakan untuk mendukung berbagai kajian ekonomi, sosial dan kebijakan publik.
Masyarakat pun akan ikut merasakan manfaatnya. Kebijakan pembangunan yang disusun berdasarkan data yang akurat diharapkan lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Karena itu, Pemkot Palembang dan BPS mengajak pelaku usaha tidak melihat sensus hanya sebagai kegiatan pendataan, tetapi sebagai bagian dari upaya mendapatkan gambaran ekonomi Palembang yang lebih nyata.
Dengan data yang lengkap, pemerintah memiliki pijakan yang lebih kuat dalam menentukan kebijakan, sementara dunia usaha dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dan peluang ekonomi di Kota Palembang. (vv)
