Intinews | Upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga terus dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Salah satunya melalui penguatan kerja sama antardaerah yang diwujudkan lewat penandatanganan berbagai kesepakatan strategis dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Magelang.
Langkah tersebut dilakukan dalam kegiatan Capacity Building TPID yang disinergikan dengan Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara TPID Provinsi Sumatera Selatan dan TPID Provinsi Sulawesi Selatan di Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/6/2026).
Selain kerja sama antarpemerintah daerah atau government-to-government (G2G), kegiatan tersebut juga menghasilkan sejumlah kerja sama business-to-business (B2B) yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai daerah.
Sebagai implementasi awal, Kabupaten Demak mengirimkan bibit bawang merah untuk mendukung pengembangan demonstration plot (demplot) budidaya bawang merah di Sumatera Selatan. Program ini diharapkan menjadi fondasi penguatan pasokan bawang merah sehingga ke depan Sumsel mampu memenuhi kebutuhan komoditas tersebut secara lebih mandiri.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Basyaruddin Akhmad, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Firman Hidayat, serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Andi Reina Sari Hufaid.
Dalam sambutannya, Basyaruddin Akhmad menegaskan bahwa kerja sama antardaerah merupakan salah satu strategi utama dalam implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Menurutnya, sinergi antarwilayah memungkinkan daerah yang memiliki surplus produksi untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah lain yang mengalami defisit pasokan.
“Kerja sama antardaerah menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga pangan. Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada kesepakatan pemerintah daerah, tetapi juga berkembang menjadi kemitraan berkelanjutan antara koperasi, kelompok tani, distributor, dan pelaku usaha,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Andi Reina Sari Hufaid, mengatakan setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam mengendalikan inflasi. Karena itu, forum capacity building menjadi sarana penting untuk berbagi pengalaman dan inovasi yang telah terbukti efektif.
Ia menjelaskan bahwa Jawa Tengah terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Studi banding dan capacity building menjadi momentum untuk memperluas perspektif, memperkuat kolaborasi, serta melahirkan inovasi kebijakan yang adaptif sesuai kebutuhan masing-masing daerah, “katanya.
Hal senada disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Firman Hidayat. Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui kesepakatan antar pemerintah daerah.
“Penguatan kerja sama antardaerah tidak cukup hanya melalui kesepakatan G2G, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan fasilitasi pertemuan antara distributor, koperasi, kelompok tani, dan pelaku usaha agar terbentuk kerja sama B2B yang konkret dan berkelanjutan,” ujar Firman.
Dalam sesi capacity building, peserta mendapatkan berbagai materi mengenai praktik terbaik pengendalian inflasi dari Jawa Tengah yang berhasil meraih penghargaan TPID Provinsi Terbaik pada TPID Awards 2024 dan 2025.
Sejumlah inovasi yang dipaparkan antara lain penguatan kelembagaan pangan melalui Koperasi Panca Arga Tani Gemilang (PATG), optimalisasi peran BUMD pangan PT Jateng Agro Berdikari, digitalisasi informasi harga dan pasokan pangan melalui platform DataGO dan IndiGO, hingga penerapan sistem peringatan dini (early warning system) dalam pengendalian inflasi.
Sebagai tindak lanjut konkret, dilakukan penandatanganan berbagai kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Muara Enim dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, serta Kabupaten Magelang.
Kerja sama tersebut mencakup sektor pertanian, ketahanan pangan, perdagangan, perikanan, koperasi dan UMKM, serta pengembangan potensi daerah lainnya.
Tidak hanya itu, sejumlah kerja sama B2B juga telah terbentuk. Di antaranya kerja sama komoditas bawang merah antara pelaku usaha Kota Palembang dan Lubuk Linggau dengan Kabupaten Demak, serta kerja sama komoditas cabai antara pelaku usaha Lubuk Linggau dan Kabupaten Magelang.
Kemitraan tersebut mencakup pengembangan pembibitan bawang merah melalui kerja sama petani dan penangkar benih, hingga penguatan jaringan distribusi komoditas pangan strategis.
Langkah ini diyakini mampu memperkuat ekosistem pangan dari hulu hingga hilir, menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, sekaligus menekan gejolak harga pangan.
Ke depan, TPID Sumatera Selatan berkomitmen terus memperluas kerja sama antardaerah dengan melibatkan lebih banyak pemerintah daerah, koperasi, kelompok tani, distributor, dan pelaku usaha.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat, diharapkan terbentuk ekosistem pangan yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan nasional serta menjaga inflasi tetap terkendali sesuai sasaran yang telah ditetapkan. (vv)
