Intinews | Wali Kota Palembang Ratu Dewa berang saat memimpin rapat koordinasi persiapan menghadapi musim hujan.
Bukan soal data genangan yang bikin dia naik pitam. Ratu Dewa justru mendapati salah satu OPD tidak mengirim pejabatnya. Yang datang malah staf PPPK.
Padahal rapat membahas penanganan banjir dan kesiapan menghadapi musim hujan yang diperkirakan mulai masuk Oktober.
Ratu Dewa langsung mempertanyakan kehadiran perwakilan tersebut. Menurutnya, pembahasan seperti ini tidak cukup diwakili staf yang tidak punya kewenangan mengambil keputusan.
“Sebenarnya hari ini yang memimpin rapat adalah Pak Asisten, tetapi saya mendadak mau cek langsung karena ini saya anggap cukup vital, apalagi di bulan 10 kita akan memasuki musim penghujan,” ujar Ratu Dewa usai rapat.
Dalam rapat itu, Pemkot Palembang membahas titik-titik yang selama ini rawan tergenang.
Ada 12 titik genangan di jalan protokol yang menjadi perhatian utama. Di luar itu masih ada 28 titik lainnya.
“Kita fokus konsentrasi dulu pada 12 titik genangan air yang ada di jalan-jalan protokol, walaupun di samping itu ada 28 titik lainnya. Saya ingin memetakan betul penanganan jangka pendek, menengah, dan panjangnya seperti apa,” jelasnya.
Beberapa lokasi yang masuk perhatian yakni Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan A. Rivai, depan Khadijah, depan DA, Asrama Haji, Kembang Iwak, SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara hingga Dharma Agung.
Masalah di lapangan juga beragam. Ada jalan nasional yang amblas, cross drain terputus sampai saluran drainase yang menyempit.
Pemkot Palembang akan menyiapkan pompa portabel di titik yang dianggap rawan. Koordinasi juga dilakukan dengan Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional.
Urusan sampah ikut disorot.
Ratu Dewa meminta camat dan lurah tidak hanya menunggu petugas PU bekerja. Warga diminta ikut membersihkan saluran.
“Masalah sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU saja. Saya minta camat dan lurah menggerakkan warga, gotong royong harus digalakkan agar saluran di 114 anak sungai bisa kita atasi bersama,” tegasnya.
Namun rapat tidak berjalan mulus.
Ratu Dewa kembali berang setelah mengetahui ada pejabat dinas yang tidak hadir langsung dan memilih mengirim perwakilan.
Ia bahkan meminta staf PPPK yang hadir sebagai pengganti tersebut keluar dari rapat karena dianggap tidak menguasai data teknis dan tidak punya kewenangan mengambil keputusan.
Bagi Ratu Dewa, persoalan genangan tidak bisa dibahas oleh orang yang tidak memegang kendali di OPD masing-masing.
Apalagi musim hujan sudah di depan mata.
Setiap OPD diminta mengetahui kondisi wilayahnya. Termasuk titik rawan genangan dan apa yang harus dilakukan ketika hujan mulai turun. (vv)
